PPKM Darurat Dinilai Turunkan Mobilitas, Ini Indikator Perhitungannya

Di Yogyakarta, tiga hari pelaksanaan PPKM Darurat, 3-5 Juli 2021, diklaim pemerintah pusat telah menurunkan mobilitas warga 13-15 persen.


0

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat dinilai pemerintah telah menurunkan mobilitas warga meski belum sesuai target.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tiga hari pelaksanaan PPKM Darurat, 3-5 Juli 2021, diklaim pemerintah pusat telah menurunkan mobilitas warga 13-15 persen.

“Pemerintah pusat menilai selama tiga hari pelaksanaan PPKM Darurat DIY mobilitas masyarakat cenderung turun, per hari Minggu (4 Juli) mobilitas turun 12,7 persen, lalu pada Senin (5 Juli) turun 15,5 persen,” ujar Aji dalam keterangannya Kamis, 8 Juli 2021.

Lantas bagaimana menghitung naik turunnya mobilitas masyarakat saat PPKM Darurat itu?

Baskara Aji menjelaskan untuk mengukur mobilitas yang terjadi di masyarakat itu digunakan tiga indikator yang telah digabungkan menjadi satu indikator komposit, yakni Facebook Mobility, Google Traffic, dan Cahaya Malam dari NASA/NOAA.

Indeks mobilitas gabungan pada periode PPKM Darurat selanjutnya dibandingkan dengan periode baseline, yaitu 24 Mei-6 Juni 2021.

Aji menuturkan persentase penurunan mobilitas di DIY yang terendah adalah Kota Yogyakarta. “Untuk wilayah Kota Yogyakarta mobilitasnya masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan empat wilayah lainnya di DIY atau masih kurang dari angka 15 persen,” ungkapnya.

Aji mengatakan target penurunan mobilitas di DIY saat PPKM Darurat ini minimal 30 persen. “Perlu keterlibatan semua pihak untuk memaksimalkan upaya agar target penurunan mobilitas bisa tercapai,” kata dia.

Pemerintah DIY menyoroti masih tingginya angka pelanggaran kebijakan PPKM Darurat di DIY. Tercatat jumlah laporan 36.529 selama tiga hari pelaksanaan kebijakan itu. Ditambah pula minimnya laporan dan pergerakan di wilayah timur DIY (Wonosari Gunungkidul dan sekitarnya),” kata Aji.

Dengan masih tingginya tingkat pelanggaran itu, Pemerintah DIY mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi yustisi bagi para pelanggar lebih tegas. “Sanksi yustisi kami kira bisa diberlakukan untuk yang masih memberlakukan Work From Office (WFO) tidak sesuai ketentuan,” kata Aji.

Aji menilai penyekatan yang sudah digencarkan Polda DIY dan pemerintah kabupaten/kota dinilai akan efektif untuk membantu menurunkan mobilitas ini.


Like it? Share with your friends!

0
innTeach

Sabar dan ikhlas akan menjadikan seseorang mulia dan terhormat di dunia sekalipun orang tersebut bukan apa-apa

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *